PENERBITAN SURAT DISPENSASI...
01 Februari 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA & SUMBER DAYA AIR
Kabupaten Sidoarjo
Komitmen Pelayanan Prima: Kenali Hak Kompensasi Keterlambatan Pelayanan di DPUBMSDA Sidoarjo
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya.
Sebagai bentuk tanggung jawab nyata atas kinerja instansi, DPUBMSDA Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 000.8.3.4/84/438.5.3/2025 tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Tahun 2025. Melalui peraturan ini, masyarakat Sidoarjo kini memiliki jaminan hak kompensasi apabila layanan yang diajukan mengalami keterlambatan penyelesaian.
Kapan Sistem Kompensasi Ini Berlaku? Sistem kompensasi ini akan secara otomatis diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan dari masyarakat terkait penyelesaian layanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan pada DPUBMSDA Kabupaten Sidoarjo.
Kategori Hak Kompensasi Masyarakat
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian produk pelayanan, masyarakat berhak atas kompensasi yang dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori berikut:
Kategori I (Keterlambatan 1 - 10 Hari Kerja): Pemohon berhak menerima kompensasi berupa permohonan maaf secara langsung dari petugas layanan kami.
Kategori II (Keterlambatan 11 - 22 Hari Kerja): Pemohon berhak menerima kompensasi berupa layanan pengantaran produk layanan secara langsung ke alamat pemohon.
Kategori III (Keterlambatan di atas 22 Hari Kerja): Pemohon berhak menerima kompensasi berupa percepatan penyelesaian untuk produk pelayanan selanjutnya yang diajukan oleh pemohon.
Mekanisme Pengajuan dan Penilaian Terkait keputusan disetujui atau tidaknya pemberian kompensasi, hal tersebut berada di bawah kewenangan Tim Pejabat Pengelola Pengaduan. Tim ini bertugas untuk melakukan telaah, verifikasi, dan penilaian objektif terhadap setiap keluhan keterlambatan yang disampaikan oleh masyarakat.
Sebagai bentuk akuntabilitas, seluruh pembiayaan yang timbul akibat pemberian kompensasi keterlambatan ini sepenuhnya dibebankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemberi layanan, dalam hal ini adalah DPUBMSDA Kabupaten Sidoarjo.
Kebijakan yang telah berlaku sejak 23 Januari 2025 ini merupakan wujud nyata reformasi birokrasi dan dedikasi DPUBMSDA Kabupaten Sidoarjo untuk terus memberikan pelayanan yang prima, tepat waktu, dan bebas hambatan bagi seluruh lapisan masyarakat Sidoarjo.